Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelamatkan asetnya. Seperti rencana eksekusi lahan milik Pemprov DKI di Jl Karet Pasar Baru V, Karet Tengsin, Tanah Abang. Bahkan, surat perintah pengosongan lahan pun telah dilayangkan Pemkot Administrasi Jakarta Pusat kepada M Ali Ahmad, yang mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut.

Silakan saja kalau mau menggugat itu merupakan hak warga negara

M Ali Ahmad yang juga Dirut PT Security Phisik Dinamina (SPD) mengaku terkejut saat menerima surat perintah pengosongan lahan dari Pemkot Jakarta Pusat. Untuk itu, pihaknya juga meminta Pemkot Jakarta Pusat menunda proses eksekusi lahan. Terlebih, M Ali Ahmad juga mengklaim telah melaporkan kasus ini ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Saya ingin pemerintah menunda sampai ada keputusan dari pengadilan dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar Ali, Senin (29/12) malam.

Dikatakan Ali, dari luas lahan yang dimilikinya sekitar 3.200 meter persegi, Pemprov DKI mengklaim memiliki lahan seluas 1.675 meter persegi. Namun, dirinya tidak mengetahui lokasi lahan yang diklaim milik Pemprov DKI tersebut.

"Kalau saya tahu tanah itu milik pemerintah tidak mungkin saya beli. Saya juga sudah cek tahun 1992 lahan tersebut tidak sengketa dan tidak mungkin saya melawan pemerintah," katanya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Jakarta Pusat, Rustam Effendi mempersilakan jika ada warga yang akan menggugat ke PN Jakarta Pusat terkait kasus ini. Terlebih, kata Rustam, Indonesia merupakan negara hukum.

"Silakan saja kalau mau menggugat itu merupakan hak warga negara. Kami melakukan eksekusi atas dasar bukti yang kuat yakni berupa sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN)," tandasnya.